Seputar Fiqih

Seputar Tasawuf

Seputar Islam

PHONE SEX DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Posted on with No comments
Phone sex atau telepon seks merupakan jenis virtual seks yang merujuk ke percakapan seksual ekspilisit antara dua orang atau lebih melalui telepon, kemudian yang melakukan percakapan tersebut berfantasi seksual. Perbincangan ini antara dua orang atau lebih melalui telepon yang bertujuan untuk menstimulasi gairah seksual hingga mencapai titik orgasme.  Phone sex juga bisa dijadikan ajang fantasi seks saat melakukan masturbasi. 
Telepon seks secara psikologis ternyata bisa membuat orang jadi romantis, atau sebaliknya liar. Percakapan bisa mengasyikkan hingga menghabiskan waktu berjam-jam.  Tapi dapat pula berlangsung singkat tanpa banyak basa-basi. Disitulah akan terlihat sejauh mana teknik berkomunikasi dikuasai. Langsung mengeluarkan kata-kata vulgar menandakan tidak bisa mengontrol diri.
Seiring perubahan zaman, phone sex tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang saling mengenal. Jasa layanan phone sex dengan mudah didapati melalui media cetak maupun online. Ini dapat dikategorikan sebagai pornografi yang menggunakan audio (pendengaran) sebagai medianya.
Perilaku phone sex sama seperti rokok, alkohol dan obat-obatan terlarang, juga bisa berakibat kecanduan bagi penggunanya. Hal ini disebabkan ketika melakukan kegiatan seks, ada sejenis senyawa kimia yang dilepaskan di dalam tubuh dan memberikan rasa nyaman. Rasa nyaman inilah kemudian yang membuat seseorang ingin merasakannya tidak cukup sekali dan bahkan mulai terobsesi untuk mendapatkan rasa nyaman ini terus menerus.
Dorongan dan obsesi inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk terus melakukan aktivitas seksual secara berlebih dan beresiko tinggi. Seks kemudian menjadi hal terpenting dibanding aspek kehidupan lainnya. Kecanduan seks mungkin tidak akan merusak tubuh seperti halnya alkohol dan narkoba, namun perlahan tapi pasti perilaku seksual akan merusak kehidupan pribadi, baik itu pendidikan, karir, keluarga maupun kehidupan sosial.
Allah Swt memberi manusia pendengaran, penglihatan dan hati, agar manusia bersyukur.  Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Swt. Untuk melihat yang tidak halal baginya, mendengar yang tidak patut didengar. Terlebih di era globalisasi ini dengan segenap kecanggihan teknologi dan informasi, baik dari media cetak maupun elektronik, seperti internet, televisi, handphone, majalah, koran, dan lain sebagainya, yang notabene-nya menyajikan gambar wanita-wanita yang terbuka auratnya. Ditambah lagi dengan maraknya layanan phone sex. Dengan mudahnya seseorang menikmati layanan tersebut.
Phone sex dalam maqashid asy-syari'ah kategori memelihara akal dapat dikatakan merusak akal. Akal sehat manusia tidak akan pernah menerima perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya demi kesenangan sesaat semata, demi materi duniawi semata.  Pencapaian tujuan kesenangan yang hanya bersifat duniawi, tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat kelak. Allah adalah Maha Pemberi Kehormatan kepada yang dikehendakinya. Untuk itulah diturunkan hukum Islam dengan salah satu tujuanya menjaga harga diri.
Phone sex bukan merupakan perbuatan yang dapat memberikan kehormatan ataupun nikmat yang diridlai Allah. Phone sex merupakan perbuatan atau nikmat yang bersifat sementara bagi sebagian manusia dan merendahkan kehormatan dirinya serta melepaskan dirinya pula dari akidah, syariat, dan akhlak (Islami). Phone sex merupakan perbuatan yang menimbulkan kenikmatan yang memperdaya manusia.
Pada satu sisi, layanan phone sex bisa digunakan sebagai alternatif untuk menyalurkan hasrat seksual sementara. Itu dipilih karena dianggap lebih baik daripada zina atau menggunakan jasa pekerja seks secara langsung. Sedangkan di sisi lain, banyak sekali generasi penerus bangsa yang dengan mudah mengakses dan menggunakan jasa layanan phone sex
Bagi pemuda yang telah memiliki kemampuan dan hasrat seksual, Islam menganjurkan adanya pernikahan. Ini agar terjaga kehormatan dirinya dan tidak terjerumus pada zina maupun perbuatan yang mendekatinya. Namun bagi yang belum mampu, Rasulullah Saw menganjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana hadits Nabi Saw:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ (رواه البخاري)
Wahai para pemuda! Barangsiapa yang sudah memiliki kemampuan (biologis maupun materi), maka menikahlah. Karena hal itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia berpuasa karena hal itu menjadi benteng baginya.” (HR. al-Bukhari).[1]
Telepon seks merupakan zina telinga, lidah dan hati. Ini berarti bahwa layanan telepon seks statusnya menyediakan wadah untuk berzina dengan telinga, lidah dan hati. Itu berdasarkan sabda Rasulullah Saw:
العَيْناَنِ زِنَاهُماَ النَّظَرُ وَ الأُذُنَانِ زِنَاهُماَ الإِسْتِمَاعُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَ الْيَدُ زِنَاهاَ الْبَطْشُ وَ الرِّجْلُ زِنَاهاَ الْخُطَا وَ الْقَلْبُ يَهْوَى وَ يَتَمَنَّى وَ يُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَ يُكَذِّبُهُ (رواه مسلم)
Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berbicara, tangan zinanya memegang, kaki zinanya melangkah, dan hati zinanya gairah dan bayangan pikiran kotor. Sementara kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakan terjadinya zina sesungguhnya.” (HR. Muslim).[2]
Hukum Islam hadir bertujuan untuk membawa kemaslahatan di muka bumi. Mashlahah yang dapat dipakai setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:
Pertama: yaitu kemaslahatan harus sangat esensial dan primer. Maksudnya, kemaslahatannya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Layanan phone sex bukan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Allah Swt telah mengatur pemenuhan tersebut melalui pernikahan.
Kedua, kemaslahatan sangat jelas dan tegas. Artinya, bentuk maslahat yang dimiliki suatu masalah telah jelas lebih besar dari pada mudharat-nya. Layanan telepon seks membawa kerusakan yang lebih besar bagi kehidupan seseorang, meliputi kehidupan pribadi, keluarga, keuangan dan karir.
Ketiga, kemaslahatannya bersifat universal, yakni kemaslahatan tersebut bukan untuk kemaslahatan pribadi namun kemaslahatan untuk banyak orang. Memang bagi beberapa orang yang tidak bisa menyalurkan hasrat seksual kepada pasangan karena faktor jarak, layanan ini bisa menjadi alternatif daripada zina. Namun, bagi banyak orang secara umum layanan ini tidak mempunyai kemaslahatan. Malahan, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar. 
 Keempat, kemaslahatan berdasarkan dalil universal, yaitu dalil yang tegas diakui syariat.  Al-Qur'an secara tegas melarang zina dan hal-hal yang mengantarkan padanya. Layanan phone sex merupakan prostitusi terselubung dan termasuk perbuatan yang mendekati zina. 
Berikut merupakan kaidah dalam mengambil mashlahah:
دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”[3]
Menurut kaidah di atas bahwa walaupun suatu hal mengandung kemaslahatan, namun jika terdapat mafsadat (kerusakan) didalamnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Ini dikarenakan menghilangkan sebuah mafsadat lebih susah daripada menarik mashlahah. Mudharat yang terkandung dalam layanan phone sex lebih besar ketimbang mashlahah yang bisa didapat, sehingga layanan ini sudah seharusnya dilarang oleh pihak berwajib.
Allah Swt telah mengatur penyaluran hasrat seksual dengan sedemikian baik. Ada berbagai aturan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan hubungan seksual dengan suami atau istrinya, bukan dengan operator penyedia layanan phone sex. Tidak ada alasan untuk melakukan phone sex apalagi menggunakan layanan phone sex. Terdapat bahaya yang timbul akibat seorang suami terlalu lama meninggalkan istrinya. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab menetapkan peraturan, bahwa untuk para mujahidin diijinkan pergi berperang paling lama hanya selama enam bulan. Berangkat satu bulan, di medan perang empat bulan, dan kembali pulang selama satu bulan. Dari peraturan yang dibuat tersebut mencerminkan betapa pentingnya keharmonisan dalam keluarga, karena dari lingkup terkecil yakni keluargalah yang menentukan kekuatan sebuah negara.


[1] Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Riyad: Darussalam, 2008), 438.
[2] Abi Husayn Muslim, Shahih Muslim, (Riyad: Darussalam, 2008), 1141.
[3] Moh. Adib Bisri, Risalah Qawaid Fiqh, (Kudus : Menara Kudus, 1977), 24

READ MORE

HUKUM NIKAH SIRRI ONLINE

Posted on with No comments
Proses akad pernikahan sirri online ini bisa dikatakan dengan akad nikah yang dilaksanakan dalam majelis yang berbeda (tidak satu tempat), dalam artian tidak bertatap muka secara fisik. Sehingga menurut pendapat dari kalangan Syafi’iah, Malikiyah dan Hanabilah, pernikahan sirri secara online tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut kalangan Hanafiah memperbolehkan akad nikah yang tidak dilakukan dalam “satu majelis” secara fisik.[1]
Pengertian “satu majelis” oleh jumhur ulama dipahamkan dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik, oleh karena itu apabila suatu akad pernikahan tidak dilaksanankan dalam satu tempat maka pernikahan tersebut tidak sah. Demikian juga apabila calon mempelai pria tidak dapat hadir dalam satu majelis pada waktu akad pernikahan dilangsungkan namun pria tersebut mengirimkan surat sebagai qabul-nya maka pernikahannya tetap tidak sah.
Pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut pendapat yang shahih dari ulama Syafi’iyyah, ijab-qabul tidak boleh dilakukan melalui surat-menyurat, baik ijab-qabul dalam transaksi mu’amalat terlebih dalam melakukan suatu akad pernikahan. Mereka berpendapat bahwa ijab-qabul adalah suatu sarana untuk menunjukkan kedua belah pihak saling ridha akan adanya transaksi, dan ridha tidak bisa diyakinkan hanya dengan melalui sepucuk surat.
Solusi yang ditawarkan oleh ulama Syafi’iyyah adalah dengan mewakilkan akad kepada seseorang dan kemudian wakil tersebut hadir dalam akad pernikahan, jika demikian maka para ulama sepakat bahwa transaksi yang diwakilkan hukumnya sah. Oleh karena itu, menurut pandangan Syafi’iyyah ijab-qabul melalui surat tanpa mewakilkan tidak sah hukumnya.
Sedangakan menurut ulama dari kalangan Hanafiah, mereka berpendapat bahwa pengertian dari akad satu majelis bukan hanya dilihat dari kehadiran pihak secara fisik saja akan tetapi ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat dan secara kontinu serta saling berkesinambungan. Dalam hal ini ulama Hanafiah membolehkan akad nikah melalui surat asalkan surat tersebut dibacakan di depan para saksi dan langsung dijawab hal tersebut di katakan sebagai ijab dan qabul.[2]
Adapun menurut pendapat para ulama kontemporer mengenai hukum nikah sirri online, menurut pandangan KH. Arwani Faisal, wakil ketua lembaga Bahtsul Masail, mengatakan bahwa jika nikah sirri online itu akadnya abal-abal, jelas “haram” hukumnya. Dan juga apabila melakukan hubungan senggama maka termasuk perbuatan zina karena syarat dan rukun nikahnya itu hanya abal-abal.[3]
Pernikahan sirri online yang marak terjadi saat ini termasuk salah satu praktek perzinahan. Karena dalam akadnya si perempuan menggunakan wali yang tidak jelas, saksi yang tidak jelas, penghulunya hanya seorang yang berkedok sebagai orang yang mengaku alim pintar agama serta dalam melaksanakan ijab-qabul tidak berada dalam keadaan satu majelis secara langsung dengan bertatap muka. Akad satu majelis itu belum dikatakan sah apabila dilakukan hanya melalui video internet karena mengandung ketidak-pastian serta tidak dapat bertatapan langsung secara fisik dalam satu tempat.
Memahami dari penjelasan para ulama salaf serta ulama kontemporer yang terkait dengan kasus hukum yang terkandung dalam pelaksanaan akad nikah sirri online, tergambar dengan jelas bahwa nikah sirri online hukumnya tidak  sah, karena melihat pada praktik pelaksanaan nikah sirri online dan penjelasan mengenai akad pernikahan dari pandangan para ulama.
Praktik nikah sirri online ini terjadi karena adanya penawaran jasa nikah dari para oknum yang ingin meraup keuntungan kepada masyarakat awam dengan memfasilitasi nikah secara sirri dengan menggunakan media online. Tata cara pelaksanaanya juga sangat mudah karena calon mempelai pria dan wanita tidak harus datang untuk menemui si penghulu karena cukup menggunakan media online skype sudah dapat melangsungkan akad pernikahan, wali dan saksinya pun sudah disediakan oleh pihak penawar jasa. Dan akadnya pun dapat dilangsungkan meskipun calon mempelai dengan penghulunya tidak berada dalam satu tempat.
Dari sini jelas bahwa praktik nikah sirri online ini tidak sah untuk dilaksanankan karena semua unsur yang ada dalam pernikahan ini tidak jelas mulai dari yang menikahkan serta wali dan saksinya pun juga tidak jelas dapat diartikan bahwa wali dan saksinya bukan dari pihak perempuan.
Praktik nikah sirri online ini merupakan suatu alasan bagi para pelaku untuk menghalalkan perzinahan dengan berkedok “telah melaksanankan akad nikah”, supaya dapat dengan bebas melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya. Akad dalam nikah sirri online ini dapat dikatakan tidak sesuai atau tidak ada keterkaitan dalam pemikiran para ulama salaf mengenai akad yang harus dilaksanakan dalam satu majelis.
Begitu juga dikuatkan oleh penjelasan dari beberapa pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama kontemporer yang menganggap bahwa akad yang dilakukan dalam nikah sirri online hukumnya haram karena pelakunya tidak berada dalam satu tempat serta rukun dalam pernikahannya hanyalah rekayasa atau abal-abal. 
Dapat diartikan bahwa akad dalam nikah sirri online ini hanya merupakan rekayasa atau akad yang tidak jelas, dalam artian hanya sebuah abal-abal saja karena semua rukun tidak terpenuhi juga dilakukan tidak dalam satu majelis oleh para penyalur jasa dan calon mempelai, dengan mengatas-namakan sebagai sebuah pernikahan yang dianggap sah menurut agama supaya dapat melakukan hubungan biologis dengan bebas kepada lawan jenisnya.



[1] Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa ‘Adilatuhu, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 57.
[2] Ibid.
[3] http://www.nu.or.id/18/03/2015/LBMNU/nikah-sirri-online-jadi-ajang-perzinahan
READ MORE

HACKER DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Posted on with No comments
Hacker yang dalam bahasa Indonesia-nya disebut peretas adalah orang yang mempelajari, menganalisa dan selanjutnya bila menginginkan, bisa membuat,  memodifikasi atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat, seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer seperti programer, administrasi dan hal-hal lainnya terutama keamanan.
Hacker adalah sekumpulan atau beberapa kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sharing informasi bebas tanpa batas.  Hacker adalah sesorang yang tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai kerja suatu sistem, komputer atau jaringan komputer. Mereka terdiri dari para programmer yang ahli jaringan. Mereka juga lah yang berjasa membangun internet lewat pengembangan sistem operasi UNIX.
Hacker memiliki konotasi negatif karena kesalah-pahaman masyarakat akan berbeda istilah tentang hacker dan cracker. Banyak yang memahami hacker-lah yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web (defacing), menyisipkan kode-kode virus, dsb. Padahal, mereka adalah cracker.
Cracker-lah yang menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak untuk menyusup atau merusak suatu sistem. Atas alasan ini biasanya para hacker dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:
1.       Whaite Hat Hackers.
2.       Black Hat Hackers.

Melakukan tindak pidana hacker dalam hukum positif merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (ITE).  Sedangkan bila ditinjau dari hukum pidana Islam, hacking merupakan suatu jinayah atau jarimah karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jarimah ini masuk dalam jarimah ta’zir karena tidak diatur secara khusus dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah.
Berbeda dengan jarimah hudud, qishash dan diyat, pada jarimah ta’zir asas legalitas tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta’zir hakim memilih kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan ketentuan kemaslahatan. Pada jarimah ta’zir ini, al-Qur’an dan al-Hadist tidak menetapkan secara terperinci baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (jarimah ta’zir) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul kaidah:
التَّعْزِيْرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ
Hukum Ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.[1]
Dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Banyak kejahatan-kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat (sebagai contoh) pada perundang-undangan Perancis, Jerman dan Rusia dalam memegang asas legalitas. Pada awalnya, hukum positif negara-negara tersebut memegang secara teliti asas legalitas. Hakim hanya menjalankan undang-undang. Ia tidak bisa melebihi dan mengurangi bentuk dan hukuman yang telah tercantum dalam undang-undang. Sementara banyak bentuk kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur oleh undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengorbankan kepentingan masyarakat.
Jarimah ta’zir, secara etimologis berarti menolak atau mencegah.  Sementara pengertian terminologis ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.[2] Pengertian ta’zir secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks fiqih jinayah adalah seperti yang dikemukakan dibawah ini:
التَّعْوِيْرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّرْعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهاَ وَ تَرْكِ تَقْدِيْرِهاَ لِوَلِيِّ الأَمْرِ
Tazir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.
  Dalam hukum Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan unsur-unsur tersebut harus terdapat pada perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai “jarimah”. Sedangkan dasar dari larangan dan hukuman terhadap perbuatan itu adalah untuk memelihara kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga terciptalah kemaslahatan umat.
Dari rumusan tersebut, hacking dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan apabila telah memenuhi unsur:
1.       Unsur umum
a.     Rukun syar’i atau unsur formil.
b.    Rukun  maddi  atau unsur  material.
c.     Rukun  adabi atau  unsur  formil.
2.       Unsur khusus
Adanya perbuatan memasuki suatu sistem tanpa izin dari pemiliknya.
  Dengan demikian, hacking dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang merupakan salah satu kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik unsur umum maupun unsur khusus. Disamping itu, kejahatan hacking dapat dikenai hukuman ta’zir karena kejahatan ini sanksinya tidak ditentukan oleh al-Qur’an dan hadist melainkan perbuatan yang sanksinya ditentukan oleh ulil amri dengan prinsip, nilai-nilai dan tujuan syariat Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan umat. Untuk itu, kejahatan hacking dapat dijatuhi hukuman ta’zir.
Ta’zir berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan sehingga hukuman tersebut dapat menghalanginya untuk tidak kembali pada jarimah yang pernah dilakukannya, atau dengan kata lain membuatnya jera. Mengenai batas minimal dan maksimal hukuman ta’zir, maka tidak terdapat ketentuan didalam al-Qur’an dan hadis hukuman ta’zir tersebut semuanya diserahkan kepada ulil amri, khususnya hakim.
Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan yang dikenai hukuman ta’zir berdasarkan pada ijtihad yang dapat memberikan pengaruh preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku), represif (memberikan dampak positif bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dikenai hukuman ta’zir), kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku di kemudian hari), dan edukatif (mampu menumbuhkan hasrat pelaku untuk mengubah pola hidupnya, bukan takut kepada hukuman melainkan kepada  Allah).
Demikian pula terhadap kejahatan hacking dapat dikenai hukuman ta’zir, dalam menentukan hukumannya juga ditentukan oleh hakim melalui ijtihad-nya.  Hal ini dikarenakan ijtihad merupakan suatu alasan yang mendukung pengembangan materi-materi hukum Islam untuk menanggulani kasus-kasus atau perkara-perkara baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus sebagai faktor yang penting dalam pengembangan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kenyataan sejarah yang selalu berubah.




[1] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal,  Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas  Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48 -49.
[2] Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 140-141.
READ MORE

LARANGAN MENIKAH

Posted on with No comments
Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan di utamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan shariat yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.[1]
Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah memberikan hukum sesuai dengan martabatnya berupa pernikahan. Sehingga hubungan laki-laki dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, yang dengan dilaksanakannya akad nikah sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.[2]
Allah telah mensyariatkan pernikahan dengan berbagai tujuan dan hikmahnya. Di samping itu, Hukum perkawinan Islam juga menganjurkan seorang muslim untuk bersikap selektif dalam menentukan calon pasangan hidupnya. Yakni bisa memilih mana yang boleh untuk dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi. Walaupun pada dasarnya seorang laki-laki berhak memilih wanita mana saja yang akan dinikahinya, begitu pula sebaliknya. Namun, terdapat batasan-batasan yang mana batasan ini bersifat larangan.[3]
Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah menyebutkan tidak semua perempuan dapat dinikahi. Akan tetapi, perempuan yang akan menikah disyaratkan bukan mahram bagi laki-laki yang akan menikahinya, baik keharaman tersebut bersifat abadi atau selamanya (al-tahrim al-mu’abbad) maupun keharaman yang bersifat sementara (al-tahrim al-mu’aqqat). Keharaman yang bersifat abadi atau selamanya menyebabkan seorang perempuan haram dinikahi oleh laki-laki selamanya. Sedangkan keharaman yang bersifat sementara hanya mengharamkan perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dalam kurun waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dimana jika kondisi tersebut berubah maka ia menjadi halal.[4]



[1] H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.
[2] Muhammad Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), 1.
[3] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty, 2007) 31.
[4] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 2, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2006), 153.
READ MORE

PLURALISME ALA GUS DUR

Posted on with No comments

Manusia diciptakan dengan berbagai macam keunikan mulai dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, suku, dan postur tubuh serta keragaman agama dan budaya yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan kehendak Allah yang bersifat kodrati dan hukum Allah. Sunatullah ini merupakan kekuasaan dan kehendak, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 22:
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ
“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. Ar-Rum: 22)
Kemajemukan adalah murni kekuasaan Allah Swt, bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan umat yang satu. Kenapa Allah menghendaki dalam keadaan yang majemuk? Karena dengan ini manusia diuji keshalehannya, untuk dapat menghormati dan menghargai ciptaan-Nya dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Keragaman merupakan sunatullah, maka tidak ada sikap lain bagi muslim terhadap pluralitas kecuali menerima sepenuhnya. Seperti yang tertulis dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 48:
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.” (QS. Al-Maidah: 48).
Pluralisme merupakan sebuah keharusan bagi keselamatan umat manusia di muka bumi ini dan merupakan kemurahan Allah yang melimpah kepada manusia. Allah menciptakan umat yang majemuk karena di situ terletak kekuatan penyeimbang dan mekanisme pengawaasan antara sesama manusia.  Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 251:
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.” (QS. Al-Baqarah: 251).
Dengan demikian penghormatan atas pluralitas dalam kehidupan adalah suatu keharusan. Hal ini berimplikasi pada keharusan manusia untuk menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lainnya dalam membangun dan memecahkan masalah bersama. Dengan demikian, dalam kontak sosial ada kecenderungan menerima dengan tulus atas perbedaan itu disertai dengan dialog untuk mengambil nilai lebih. Pluralisme adalah sebuah kontrak sosial dalam hubungan antar masyarakat, di mana manusia diwajibkan berhubungan baik tanpa pandang bulu.
Indonesia merupakan negara plural dengan ragam budaya, suku, etnis, dan agama serta ideologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, maupun budaya membutuhkan sikap yang arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat tanpa melihat dan membeda-bedakan latar belakan satu sama lain. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka negatif terhadap kelompok lain. Konsekuensi menjadi masyarakat dari sebuah negara majemuk adalah menghadirkan sikap penghormatan atas pluralitas tersebut.
Menurut Gus Dur yang dibutuhkan dalam menyikapi kemajemukan masyarakat Indonesia tidak hanya dengan sikap saling menghormati saja. Yang dibutuhkan adalah saling memiliki (sense of belonging), yang diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semua pihak di kalangan umat Islam bertanggung jawab untuk menumbuhkan rasa saling memiliki terhadap semua warga masyarakat bangsa ini. Dengan begitu, Islam dapat tumbuh menjadi kekuatan pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan.
Untuk tegaknya pluralisme dalam masyarakat tidak hanya terletak dalam pola hidup berdampingan secara damai, karena di Indonesia masih rentan terhadap munculnya kesalah-pahaman antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan disintegrasi. Harus ada pengharagaan yang tinggi terhadap pluralisme, yaitu dengan adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus, sehingga hubungan antar kelompok masyarakat dapat terjalin dengan baik.
Nilai Islam yang universal dan esensial harus lebih diutamakan ketimbang Islam yang bersifat simbolis. Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa embel-embel.[1] Pemikiran Gus Dur yang menggabungkan pemahaman Islam tradisional dan pemikirannya yang modern bertujuan untuk membawa Islam maju dan berkembang dalam modernitas yang terjadi di Indonesia.
Dalam hal teologi, Gus Dur tidak dapat berkompromi dan dengan yakin menegaskan bahwa agama Islam adalah keyakinan yang paling benar. Akan tetapi, dalam kehidupan sosial, dengan tegas Gus Dur menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam memperoleh peradilan. Tidak ada mayoritas dan minoritas, karena menurut Gus Dur semua berhak menunjukkan identitas masing-masing.
Gus Dur menyatakan bahwa, sejak lahirnya setiap agama memiliki kekhususannya sendiri, yang secara mendasar harus ditundukan kepada kepentingan bersama seluruh bangsa. Agama harus berorientasi pada pendangan-pandangan mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia di muka undang-undang dan solidaritas hakiki antara sesama umat manusia. Dalam upaya ini, tiap-tiap agama harus dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan lain dalam bentuk pencapaian sejumlah nilai-nilai universal. Hal ini diwujudkan secara nyata seperti penanggulangan kemiskinan, penegakan kedaulatan hukum dan kebebasan menyatakan pendapat.[2]
Gus Dur menyatakan, pluralisme selalu paralel dengan dimensi kemanusiaan, karena itu tidak bisa ditolerir adanya kekerasan dalam kehidupan lebih-lebih membawa bendera agama. Pluralisme yang di gagas oleh Gus Dur berkaitan dengan gagasan kebangsaannya. Pluralitas dalam kehidupan berbangsa menurutnya, terutama sekali berbentuk dalam penyamaan hak-hak dan status antara golongan mayoritas dan golongan minoritas agama dalam kehidupan berbangsa.[3]




[1] Islamisasi bukanlah proses Arabisasi, tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Indonesia tidak bisa disamakan dengan Arab, Indonesia merupakan negara majemuk di mana  Islam  Nusantara  berkembang  dan  memiliki  ciri  khas  tersendiri. Muhammad Kasman, Menimbang Pribumisasi Islam ala Gus Dur, dalam www.muhammad-kasman.com/2010/01/menimbang-pribumisasi-islam-ala-gus-dur,html?m=1
[2] Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan, The Wahid Institute, Jakarta, 2007, h. 287.
[3] Ahmad Amir Aziz, Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999, h. 60.
READ MORE

ETIKA MAKAN ORANG JAWA

Posted on with No comments
1.     Gaya Feodalistik dalam Etika Makan
Feodalisme adalah suatu mental attitude, sikap mental terhadap sesama dengan mengadakan sikap khusus karena adanya perbedaan dalam usia atau kedudukan. Dalam urusan makan, orang-orang feodal mempunyai aturan sendiri, diantaranya orang yang lebih tua harus mengambil makanan terlebih dahulu yang empuk-empuk dan anak muda tidak boleh berhenti makan ketika orang yang tua belum selesai makan. Tata cara makannya pun diatur sedemikian rupa yaitu: duduk bersila, simpuh dan tidak boleh sambil berdiri.
2.     Etika Makan Modern
Dalam dunia Jawa, makan tidak asal makan. Makan mempunyai aturan yang mengikat agar ada ketertiban. Etika atau aturan ini berupa etika duduk saat makan, etika mengambil makanan sampai selesai makan. Kesemuanya itu harus dilakukan secara etis. Beberapa aturan dasar yang terdapat di setiap etika makan, yaitu; 
1)        Jangan menghilangkan ingus  dengan lap tangan.
2)         jangan mengambil makanan dari piring orang lain dan jangan memintanya juga.
3)        Jangan menggunakan tangan saat mengambil makanan yang tersisa di mulut.
4)        Jangan menyandarkan punggung di kursi.
5)        Jangan menimbulkan suara saat mengunyah makanan.
6)        Jangan memainkan makanan dengan peralatan makan.
7)        Jangan memberitahu apalagi mengejek orang lain bahwa etika makannya itu buruk.
8)        Jangan bersendekap di meja makan.
9)        Jangan menatap mata orang lain saat dia sedang makan.
10)    Jangan menerima telepon di meja makan.
Itulah beberapa aturan dasar yang diterpakan oleh masyarakat Jawa saat berada di meja makan untuk menyantap makanan.
3.     Etika Makan Masyarakat Jawa Tradisional
Etika makan yang dilakukan oleh masyarakat jawa kuno adalah:
1)        Makan dengan mulut yang tertutup saat mengunyah makanan.
2)        Kalaupun terpaksa berbicara, maka berbicaralah dengan suara yang sangat rendah.
3)        Tutupi mulut saat batuk atau bersin.
4)        Mendahulukan orang yang lebih tua.
5)        Jangan menimbulkan suara saat mengunyah makanan.
6)        Jangan memainkan makanan dengan peralatan makan.
7)        Jangan makan sambil berdiri.
8)        Memakai tangan kanan.
9)        Jangan makan sambil tidur kecuali sakit.
10)    Jangan makan di kamar kecuali sakit.
11)    Jangan menimbulkan suara saat mengunyah yang ada kuahnya.
12)    Jangan minum saat makan.
13)    Jangan mengambil makanan sisayang ada di mulut dengan tangan.
14)    Tawarkan ke siapa saja saat akan  makan. 
15)    Sisakan makanan sedikit bila ingin menambah makanan.
16)    Membaca doa saat mulai dan selesai makan serta selalu bersyukur.


READ MORE

Wajib Kunjung

Google+

Pengunjung

Twitter